Keseriusan Indonesia dalam mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2030 telah diteguhkan kembali dalam Konferensi Para Pihak ke-29 atau COP29 mengenai perubahan iklim di Baku, Azerbaijan, 2024. Indonesia menargetkan dalam 15 tahun ke depan akan menaikkan kapasitas energi terbarukan hingga 75 Gigawatt (GW).

Berdasarkan kajian Institute for Essential Service Reform (IESR), Indonesia memiliki potensi pengembangan dan pembangunan energi terbarukan yang besar. Kapasitas total yang layak secara ekonomi dalam proyek energi terbarukan tercatat sebesar 333 Gigawatt (GW) yang bersumber dari pembangkit listrik tenaga (PLT) surya, angin, dan mini hidro.

Lima wilayah seperti Jawa Timur, NTT, Papua Selatan, Jawa Tengah, dan Maluku memiliki lebih dari separuh kapasitas potensi teknis dalam tiga jenis energi terbarukan tersebut. Potensi sebesar itu akan menggeser non-renewable energy (non-RE) yang selama ini menjadi sumber emisi terbesar.

Namun, porsi suplai energi terbarukan dalam lanskap penyediaan energi nasional saat ini masih rendah.  Dalam merealisasikan potensi yang besar itu, selain memerlukan ruang (lahan) dan infrastruktur yang pembiayaannya tidak murah, juga perencanaan yang baik dan kepastian hukum.

Dari COP29, Indonesia berhasil mengantongi hibah dana dari Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Jerman, sebesar 1,2 miliar euro, meski angka tersebut masih jauh dari total kebutuhan investasi energi terbarukan. Yaitu, senilai 118,5 miliar dollar AS.