Tekanan ekonomi China yang kian terasa di kawasan Asia Tenggara membuat Indonesia perlu memperkuat strategi diversifikasi perdagangan dan investasi. Ketergantungan yang semakin dalam terhadap China membawa risiko bagi industri lokal, terutama di tengah banjirnya barang murah dan relokasi industri China, meskipun di satu sisi juga membuka peluang investasi dan ekspor.
Seperti diketahui, hubungan ekonomi RI-China saat ini semakin saling bergantung, namun belum seimbang. Indonesia banyak mengekspor bahan mentah seperti nikel, batubara, hingga sawit, sementara impor dari China didominasi barang manufaktur murah.
Dalam seminar akhir tahun Forum Sinologi Indonesia (FSI) yang diselenggarakan di Horison Ultima Menteng, Jakarta Pusat, Senin (29/12/2025), Ketua FSI yang juga merupakan Dosen Magister Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan (UPH) Johanes Herlijanto, memaparkan kondisi internal di China hingga berbagai kebijakan luar negerinya, yang menghadirkan peluang dan juga tantangan bagi Asia Tenggara termasuk Indonesia.
Johanes menyebut saat ini di China masih menghadapi sejumlah persoalan di dalam negerinya, seperti industri teknologi yang padat modal namun kurang menciptakan lapangan kerja, hingga perjuangan berkepanjangan untuk melawan deflasi.
“Industri yang padat modal sebetulnya bagus tapi kurang menciptakan lapangan kerja, padahal di China lapangan kerja sedang dibutuhkan, dan banyak yang bekerja di bawah skill mereka, overqualified,” jelas Johanes.
Hal tersebut pun memberikan dampak ke Asia Tenggara termasuk Indonesia, dengan semakin banyaknya produk dari China yang masuk. Indonesia harus memikirkan dampak yang kemungkinan terjadi seperti isu tenaga kerja, transfer teknologi, dan ketergantungan berlebih terhadap China.
Namun di saat yang bersama, tarif AS dan potensi peningkatan investasi China ini juga merupakan peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia.
“China mencoba memindahkan barangnya ke Asia Tenggara untuk menghindari tarif dari Amerika Serikat, itu Indonesia bisa mendapatkan peluang tapi ada tantangan juga di situ,” ucapnya.
Tantangannya adalah, investasi industri dari China berpotensi menekan para pengusaha lokal. Investasi bisa masuk ke sektor yang sudah memiliki pemain lokal atau sedang berkembang, sehingga persaingan menjadi lebih tidak seimbang karena investor dari China seringkali memiliki modal yang lebih besar dan biaya produksi yang lebih rendah.
Di tahun 2025 sendiri, kondisi investasi dan perdagangan antara Indonesia dan China juga masih diwarnai neraca perdagangan yang belum seimbang.
“Ini bisa menjadi peluang karena menjadi investasi. Tapi kalau investasinya masuk kepada sektor di mana pemain-pemain lokal sudah kuat atau berkembang, maka pemain-pemain lokal itu akan kena investasi dari Tiongkok dan bersaing dengan mereka,” lanjut Johanes.
Johanes mengatakan, hubungan antara Indonesia dan China ini bisa dijadikan sebagai peluang dan saling bergantung satu sama lain, jika Indonesia memperluas kebijakan diversifikasi dalam hal perdagangan ataupun penerimaan investasi dari luar negeri.
Sementara itu, di kesempatan yang sama, Guru Besar Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (UI) Tuty Nur Mutia, menilai hubungan antara Indonesia dan China di tahun 2025 masih sangat kompleks meskipun ada peningkatan.
“Secara umum hubungan hubungan RI-RRT (Republik Rakyat Tiongkok) di 2025, meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di Indonesia, itu tidak merupakan titik balik karena kebijakannya terus berlanjut. Ada kesinambungan dalam kebijakan luar negeri secara umum tidak hanya dengan RRT hubungan bilateral, tapi hubungan luar negeri Indonesia tetap berlandaskan bebas aktif,” kata Tuty.
Hubungan multilateral menjadi instrumen agar Indonesia tetap berdaulat secara ekonomi di tengah persaingan global yang semakin kompleks. Indonesia sendiri aktif membangun kerja sama dengan berbagai negara, tidak hanya dengan China.
“Saya melihat bahwa apa yang dilakukan Indonesia itu keterlibatan ekonominya tetap dalam kehati-hatian, yang memperhatikan kondisi politik dan keamanan, juga melakukan diversifikasi mitra strategis, jadi tidak melulu ke Tiongkok,” ujarnya.
Berdasarkan proyeksi dari International Monetary Fund (IMF) untuk periode 2023-2028, China menempati posisi negara teratas terhadap pertumbuhan PDB global sebesar 22,6%, lebih besar daripada India yang sebesar 12,9% dan juga Amerika Serikat sebesar 11,3%.
Kontribusi China yang tertinggi itu didorong oleh skala ekonominya yang besar dan perannya yang dominan di sektor manufaktur, ekspor, dan inovasi teknologi.
Dosen Hubungan Internasional Universitas Presiden, Teuku Rezasyah, menilai saat ini kita sedang berhadapan dengan China yang merupakan sebuah bangsa dengan mimpi besar dan kemajuannya yang fantastis.
“Kemajuan China fantastis di berbagai sektor. Itu mereka lakukan dengan sistematis. Kita harus belajar dan harus tahu kita bersama China itu harus seperti apa,” kata Teuku.
Presiden China Xi Jinping sendiri juga menegaskan bahwa China sudah siap dengan berbagai skenario dari dalam ataupun luar negeri yang berpotensi mengganggu dan bahkan menghancurkan negaranya.
Indonesia juga memiliki masalah dengan China, yang disebut oleh China sebagai Nine Dash Line. Hal itu adalah klaim sepihak dari China yang membentuk sembilan garis putus pada peta, mengklaim hampir seluruh wilayah laut China Selatan, termasuk perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna.
“Kita punya masalah dengan Cina, namanya di sektor Nine Dash Line, kemudian berkembang jadi Ten Dash Line. Jadi hubungan dengan China itu bukan hanya kerja sama, tapi ada konflik, ini cooperation dan competition,” ungkapnya.
Maka dari itu, Indonesia tidak bisa menjadikan negara China sebagai sumber utama, meskipun tetap menjaga kedekatan dengan China dan negara lain seperti Amerika Serikat.
“Kita menerapkan good governance. Indonesia bermain di tiga chess board dengan Cina dan Amerika Serikat, ada political and strategic chess board, economic chess board, dan social cultural chess board. Kita mencoba seimbang sehingga masing-masing pihak tidak merasa menang dan kalah,” tegasnya.
Teuku menyarankan Indonesia sebagai bagian dari negara Asean untuk tetap berhati-hati mengawasi dominasi dari China, dan mengikuti aturan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan konflik antarnegara.
“Asean sangat berhati-hati mengkritisi China, ini dijaga aja terus. Saran saya adalah Indonesia dalam Asean we play by the book, ikuti aturan-aturan internasional, jadi ketika China ingin melangkah lebih lanjut dia akan dikritik oleh dunia,” katanya.
Baca juga:
Tria Dianti
Diplomat Ahli Madya Direktorat Asia Timur, Direktorat Jenderal Asia dan Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Victor Harjono, menilai bahwa persoalan dan ketidakpastian di China itu memaksa China untuk melakukan ekspor demi mendorong pertumbuhan ekonominya.
“Jika China ingin mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi atau bahkan meningkatkan, mereka harus keluar. Domestiknya itu enggak cukup, belum lagi ekonominya mereka memang kan sangat berbasis ekspor,” kata Victor.
Saat ini Indonesia juga dihadapi dengan tekanan untuk berpihak ke negara-negara besar seperti China dan Amerika Serikat. Kebijakan dalam aspek perdagangan luar negeri pun harus dipikirkan secara matang, mengingat Asia Timur secara keseluruhan merupakan mitra dagang utama Indonesia.
“Let’s say untuk critical mineral, untuk chip, kita dipaksa untuk berpihak ke Amerika. Tapi untuk urusan apa kita yang kurang lebih dipaksa untuk berpihak ke China. Ya sebenarnya wajar ya gitu, mereka semua tuh pemain-pemain besar, pemain kelas tanggung kayak gitu ya mau enggak mau disuruh berpihak,” jelasnya.
China juga merupakan mintra dagang yang besar untuk Indonesia, mengingat dalam waktu beberapa tahun terakhir dijelaskan oleh Victor sumber dari foreign direct investment (FDI)-nya cukup besar.
“China adalah mitra dagang kita, tapi biasanya kita defisit, ya kalau mau sehat jangan defisit gitu kan. Tapi gimana nih menjaga suapya nggak defisit. China dalam mungkin 8 tahunan itu sumber FDI yang sangat besar untuk Indonesia. Baiknya sih ada diversifikasi, tapi ya Eropa, Amerika, Jepang, juga ekonominya tidak selalu baik-baik aja, sementara kita butuh modal untuk pembangunan ekonomi,” lanjut Victor.
China pun dipandang sebagai pemasok utama kendaraan listrik dan baterai dunia, posisi ini pun membawa peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia. Selain itu, produk tekstil dan garmen dari China yang masuk dengan harga sangat kompetitif menimbulkan permasalahan lagi.
“Limpahan produk kalau dari China ya sudah pasti EV, elektronik, dan tekstil dan produk tekstil yang akhirnya tekstil dan produk tekstil ini mengganggu industri dalam negeri kita sendiri. Nikel dan hilirisasi ini sebenarnya masalah domestik, tapi karena investor terbesarnya dari China, jadi pasti akan ada hubungannya,” jelasnya.
